Pemerintah Indonesia tengah menghadapi gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera) yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sejumlah elemen masyarakat, terutama pekerja dan organisasi buruh, menilai kewajiban iuran Tapera memberatkan dan kurang transparan. Sebagai respons, pemerintah mulai membuka ruang untuk merevisi kebijakan ini dan mempertimbangkan skema iuran sukarela sebagai solusi jangka panjang.
Apa Itu Tapera?
Tapera adalah program tabungan jangka panjang yang mewajibkan pekerja menyisihkan sebagian kecil dari penghasilannya sebagai dana tabungan untuk pembelian atau pembangunan rumah. Melalui skema ini, peserta akan mendapatkan manfaat ketika mencapai usia tertentu atau dalam kondisi khusus, seperti pensiun.
Namun, sejak diberlakukan, Tapera menuai kritik karena:
Iuran dipotong langsung dari gaji tanpa persetujuan individu
Manfaat yang diperoleh belum sepenuhnya jelas dan transparan
Dikhawatirkan tumpang tindih dengan program jaminan sosial lainnya seperti BPJS Ketenagakerjaan
Alasan Gugatan ke Mahkamah Konstitusi
Gugatan terhadap UU Tapera terutama didasarkan pada dua hal:
Asas Keadilan dan Kesukarelaan: Banyak pihak berpendapat bahwa iuran wajib Tapera melanggar prinsip kebebasan individu dalam mengelola pendapatannya.
Potensi Beban Ganda: Di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil, potongan iuran Tapera dinilai membebani pekerja dan pengusaha, terutama di sektor swasta dan UMKM.
Pemerintah Siapkan Skema Sukarela dan Revisi Aturan
Menanggapi kritik yang berkembang luas, pemerintah melalui kementerian terkait kini tengah menyiapkan opsi skema sukarela untuk pelaksanaan Tapera. Artinya, pekerja bisa memilih untuk ikut atau tidak dalam program ini, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
Beberapa poin yang dipertimbangkan pemerintah antara lain:
- Revisi UU Tapera agar lebih fleksibel
- Transparansi pengelolaan dana dan manfaat
- Sinergi dengan program perumahan dan jaminan sosial lainnya
Langkah ini dinilai sebagai sinyal positif bahwa pemerintah terbuka terhadap masukan publik dan ingin menjaga keseimbangan antara pembangunan perumahan nasional dan perlindungan hak pekerja.
Kapan Tapera Akan Diberlakukan?
Meski telah diundangkan sejak 2016, pelaksanaan Tapera baru akan berlaku penuh secara bertahap, dengan sektor swasta kemungkinan mulai diwajibkan pada 2027. Hal ini memberi waktu bagi pemerintah untuk mengevaluasi dan menyempurnakan regulasi serta sosialisasi kebijakan ke seluruh lapisan masyarakat.
Kesimpulan
UU Tapera merupakan salah satu upaya strategis untuk menyediakan akses kepemilikan rumah bagi pekerja. Namun, implementasinya perlu dikaji lebih dalam agar tidak menjadi beban tambahan yang justru merugikan peserta. Dengan opsi skema sukarela dan revisi yang sedang disiapkan, harapannya Tapera bisa menjadi program yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.